Juliana Marins Batal Dikremasi, Kritikan Keras Sang Ayah dan Respon Pemerintah Indonesia

Mataram, NARASIMEDIA.NET — Pemakaman Juliana Marins, travel influencer asal Brasil yang tewas saat mendaki Gunung Rinjani, berlangsung pada Jumat, 4 Juli 2025, di kota Niterói, Rio de Janeiro. Prosesi pemakaman tersebut menarik perhatian publik Brasil dan dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Ibu Negara Janja da Silva dan Menteri Kesetaraan Rasial, Anielle Franco.

Usai pemakaman, ayah korban, Manuel Marins, menyampaikan kritik keras terhadap proses evakuasi dan fasilitas keselamatan yang dinilainya buruk selama operasi penyelamatan di Rinjani. Ia menyebut otoritas Indonesia telah mengakui adanya kelalaian dan menjanjikan evaluasi atas prosedur keselamatan pendakian. Ia juga mengungkapkan bahwa jenazah putrinya batal dikremasi atas permintaan pengadilan, guna mempermudah proses ekshumasi jika diperlukan pemeriksaan ulang.

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Budi Gunawan, turut menanggapi insiden tersebut. Ia menilai adanya kekurangan dalam layanan pemanduan di Gunung Rinjani dan menyebut faktor kelalaian turut menyebabkan kematian Marins. Pemerintah, kata Budi, akan mengevaluasi menyeluruh sistem pendakian dan memperketat prosedur standar operasional (SOP) di kawasan wisata tersebut.

Budi juga membenarkan bahwa keluarga Juliana Marins telah melaporkan kasus ini ke Federal Public Defender’s Office of Brazil (FPDO) lembaga pembela hak asasi manusia setara Komnas HAM di Indonesia. Ia menegaskan, pemerintah Indonesia akan bersikap kooperatif dan siap memberikan dukungan penuh jika dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Menanggapi isu hukum yang muncul, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas RI), Yusril Ihza Mahendra, dalam konferensi pers pada 5 Juli 2025, menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban. Ia menyatakan bahwa kejadian tersebut merupakan sebuah kecelakaan dan berharap eksiden itu tidak merusak hubungan diplomatik antara Indonesia dan Brasil, terlebih karena saat ini tengah berlangsung kunjungan resmi Presiden Prabowo Subianto ke Brasil.

Yusril juga menekankan bahwa rencana pelaporan hukum terhadap pihak Indonesia bukan berasal dari pemerintah Brasil secara resmi, melainkan dari FPDO, lembaga independen yang kerap mewakili kepentingan masyarakat sipil di brasil.

Sumber: CNN Brasil, Kompas, Tirto.id, CNN Indonesia, YouTube Kemenko Kumham Imipas RI