HMI Ungkap Dugaan Manipulasi Pajak dan CSR oleh PT AMNT
Mataram, NARASIMEDIA.NET – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badko Bali-Nusra mengungkap sejumlah temuan mengejutkan terkait aktivitas tambang PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang diduga turut andil dalam anjloknya pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada triwulan awal masa pemerintahan Iqbal–Dinda.
Ketua Bidang ESDM HMI Badko Bali-Nusra, Sugeng Aryanto, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan kajian mendalam pasca pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyoroti pertumbuhan ekonomi NTB yang minus 1,47 persen. Dalam kajiannya, HMI menuding PT AMNT tidak transparan dalam penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) serta diduga melakukan manipulasi dalam pelaporan pajak.
“Selain jadi pemicu anjloknya perekonomian NTB, beberapa temuan kami juga menunjukkan adanya ketidaktransparanan dana CSR dan dugaan manipulasi pajak yang harus segera ditindaklanjuti oleh Gubernur NTB,” kata Sugeng kepada media ini, Senin (16/6).
Menurut Sugeng, kondisi ini menjadi salah satu penyebab masyarakat lingkar tambang di Sumbawa Barat belum merasakan dampak positif dari kehadiran industri tambang batu hijau tersebut. “Kami telah mewawancarai langsung warga sekitar dan hasilnya menunjukkan bahwa kehadiran tambang justru memperparah ketimpangan sosial,” tambahnya.
Dalam dokumen laporan investigatif yang telah disampaikan ke Dinas ESDM NTB dan Komisi IV DPRD NTB, HMI juga menyoroti persoalan lain seperti krisis sosial, Kemiskinan struktural, serta kejahatan lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Laporan tersebut saat ini juga tengah diupayakan untuk disampaikan langsung ke Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM di Jakarta.
HMI mendesak Gubernur NTB, Muhammad Iqbal, agar mengambil sikap tegas terhadap PT AMNT dengan segera berkoordinasi bersama Kementerian ESDM untuk mengevaluasi operasional perusahaan tambang tersebut.
“Kami meminta Pak Iqbal tak sekadar menyampaikan alasan ekonomi NTB minus karena smelter berhenti, tapi harus ada langkah konkret untuk menyelamatkan NTB dari kerusakan jangka panjang,” pungkas Sugeng. (*)