Warga Maluk Gugat Ketidakadilan Rekrutmen Tenaga Kerja PT AMNT
// 2 Persen untuk Lokal, 98 Persen untuk Siapa?
Sumbawa Barat, NARASIMEDIA.NET – Ketimpangan perekrutan tenaga kerja lokal oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) kembali memantik amarah warga lingkar tambang Batu Hijau, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat. Dalam keterangan sejumlah warga dan aktivis, mereka menyebut bahwa dari ribuan tenaga kerja yang dilibatkan dalam operasional tambang dan smelter, hanya sekitar dua persen yang berasal dari wilayah setempat.
Koordinator aksi, Yuni Bourhany, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, warga lokal hanya dijadikan pelengkap statistik. “Kami punya banyak SDM berpendidikan, punya sertifikasi resmi, bahkan berpengalaman saat eksplorasi dan eksploitasi bersama PT Newmont dulu. Tapi kami dikesampingkan. Kami hanya dijadikan ‘pemanis statistik’,” ujar Yuni dengan nada geram.
Menurutnya, dominasi tenaga kerja dari luar daerah bahkan luar negeri telah menggeser peran masyarakat lokal. “Seharusnya, lokal dipekerjakan langsung oleh PT AMNT, bukan melalui subkontraktor yang notabene berada di bawah perusahaan. Ini melemahkan posisi tawar buruh,” tambah Yuni.
Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya izin serikat buruh di internal perusahaan. “PT AMNT ini tidak mengizinkan adanya serikat buruh sehingga hak bersuara itu hilang dan buruh hanya dijadikan buruh tanpa posisi tawar,” katanya.
Dampak dari ketimpangan ini tak hanya dirasakan oleh para pencari kerja lokal, tetapi juga menyentuh sendi ekonomi kecil masyarakat. Seorang tukang ojek di Maluk menuturkan bahwa penghasilannya turun drastis karena seluruh karyawan tambang kini dijemput langsung oleh bus perusahaan dari kawasan tempat tinggal eksklusif mereka. “Padahal dulu kami yang antar jemput,” ucapnya.
Keluhan serupa datang dari pemilik kos-kosan di sekitar Maluk. “Waktu pembangunan smelter sempat ramai, tapi sekarang sepi. Mereka hanya datang untuk urus administrasi, lalu tinggalnya di camp (town site),” ujar salah satu warga.
Tak hanya soal ekonomi, warga juga mengeluhkan polusi udara yang diduga berasal dari aktivitas tambang yang jaraknya hanya sekitar 200 meter dari permukiman. “Kami tidak tahu apakah udara ini bersih atau tidak. Angin membawa debu ke mana-mana,” keluh seorang warga.
Ironisnya, ketimpangan yang dialami warga terjadi di tengah lonjakan laba fantastis perusahaan. Laporan keuangan PT AMNT per 30 Juni 2024 mencatat laba bersih sebesar US$ 475,24 juta atau sekitar Rp 7,79 triliun. Angka ini melonjak tajam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$ 118,80 juta. Lonjakan tersebut ditopang oleh penjualan tembaga dan emas senilai total US$ 1,54 miliar.
Namun, peningkatan keuntungan tersebut dinilai tak sebanding dengan kontribusi terhadap kesejahteraan warga sekitar. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badko Bali-Nusra menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh lagi tinggal diam menghadapi ketimpangan ini.
“Jika PT AMNT terus seperti ini, maka eksplorasi yang sedang berjalan harus dihentikan. Kami akan bersurat ke Menteri ESDM Kakanda Bahlil Lahadalia, membawa data langsung dari warga,” tegas Ketua HMI Badko Bali-Nusra, Sugeng Aryanto.
Ia menambahkan, “Kami sudah turun langsung, mendengar keluhan masyarakat. Laporan dengan bukti akan kami kirim. Negara tidak boleh tunduk pada korporasi yang tidak adil terhadap rakyatnya.”
Aksi massa besar-besaran pun akan digelar pada 16 Juli 2025 mendatang sebagai bentuk perlawanan terbuka terhadap ketimpangan dan ketidakadilan yang dirasakan warga Maluk. (*)