Raja Ampat Dan Absennya Visi Ekologis Dalam Arah Pembangunan Nasional
MATARAM, NARASIMEDIA.NET –
Pembangunan sering kali dipahami sebagai proyek mempercepat pertumbuhan ekonomi, acap kali menggunakan standar tunggal angka statistika, hingga luput dari penafsiran multikonteks. pembangunan kerap dibingkai semata dari kalkulasi pasar: seberapa cepat kekayaan alam bisa diubah menjadi angka ekspor.
Kasus tambang nikel di Pulau Kawe, Raja Ampat, kembali menyingkap paradoks ini. Meski konsesi tambang disebut berada di luar zona konservasi formal, kita tahu bahwa ekosistem tidak mengenal batas administratif. Polusi, sedimentasi, dan kerusakan hayati menyebar tanpa izin birokrasi.
Antara Ekstraksi dan Konservasi
Ironisnya, di wilayah seperti Raja Ampat yang dikenal sebagai pusat biodiversitas laut dunia pemerintah justru membuka ruang bagi aktivitas ekstraktif. Padahal, sejak lama, komunitas lokal telah menunjukkan bahwa model ekonomi berbasis konservasi bisa berjalan: dari pengelolaan homestay, jasa ekowisata, hingga perlindungan laut berbasis adat.
Sementara itu, kepemilikan mayoritas saham PT GAG Nikel oleh perusahaan asing (75%) memperlihatkan bahwa keuntungan dari eksploitasi sumber daya nasional lebih banyak mengalir ke luar, alih-alih memperkuat ekonomi lokal.
Ketika Negara Terlambat Hadir
Langkah Kementerian ESDM menghentikan sementara aktivitas tambang patut dicatat. Tapi langkah itu datang terlambat. Ini bukan pertama kalinya negara bertindak reaktif dalam konflik sumber daya. Di Freeport, Wawonii, hingga Tumpang Pitu, pola yang sama berulang: kerusakan terjadi dulu, negara datang kemudian.
Di sini kita melihat bahwa kelemahan bukan hanya pada regulasi, tapi pada absennya visi ekologis dalam arah pembangunan nasional. Padahal, tantangan hari ini bukan sekadar tentang pertumbuhan, tapi tentang keberlanjutan hidup.
Paradigma Baru: Ekonomi Regeneratif
Sudah saatnya pemerintah menghentikan mimpi ekonomi ekstraktif jangka pendek. Setir Industri sudah seharusnya diarahkan pada model regeneratif: suatu modul yang menumbuhkan, bukan menguras. Di Raja Ampat dan wilayah sensitif lainnya, moratorium tambang bukan hanya pilihan teknokratis, tapi keharusan moral.
Pembangunan sejatinya harus ditelaah sebagai upaya berkelanjutan, memberi manfaat lintas generasi. Bangsa yang besar bukan bangsa yang cepat menjual apa yang tidak bisa diperbarui, tetapi yang mampu membangun nilai dari yang tampak remeh. (Red)