Pemkot Mataram Naikkan Gaji Kepala Lingkungan, Tambah Uang Operasional Rp 20 Juta per Tahun
// FOTO : Ilustrasi
MATARAM, NARASIMEDIA.NET || Kepala Lingkungan (Kaling) di seluruh Kota Mataram akan segera menerima kenaikan gaji. Pemerintah Kota Mataram telah memasukkan rencana kenaikan gaji ini sebagai program prioritas.
“Rencana kenaikan gaji Kaling sudah dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan sudah masuk dalam anggaran,” ungkap Sekda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, usai rapat TAPD, kemarin (28/10)
BACA JUGA : Pemprov NTB Tandatangani MOU Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Dengan Bank NTB Syariah
Gaji Kaling yang sebelumnya Rp 1,25 juta akan dinaikkan menjadi Rp 1,5 juta. Meski kenaikan ini terbilang kecil, Kaling juga akan menerima uang operasional sebesar Rp 20 juta per tahun yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan di lingkungan masing-masing, seperti rapat dan kegiatan lainnya. “Dengan adanya uang operasional ini, diharapkan tidak lagi membebani Kaling saat mengadakan rapat,” tambah Alwan.
Rencana kenaikan ini akan dibahas lebih lanjut bersama DPRD Kota Mataram dalam rapat pembahasan APBD Murni 2025 pada bulan depan. Jika disetujui, kenaikan gaji ini akan berlaku mulai Januari 2025.
Kepala Bagian Pemerintahan Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana, menjelaskan bahwa rencana ini sudah lama diusulkan, tetapi terbentur kondisi fiskal daerah. “Sejak 2018, Pemkot Mataram menghadapi beberapa tantangan, seperti gempa dan pandemi Covid-19, yang memaksa adanya refocusing anggaran,” kata Putu. Namun, dengan kondisi fiskal daerah yang mulai pulih, kenaikan gaji Kaling akhirnya bisa terealisasi tahun depan.
BACA JUGA : Warga Lotim Temui DPRD, Keluhkan Dampak Galian C
Proses pembayaran gaji akan dilakukan melalui kelurahan, dengan anggaran yang dititipkan melalui kecamatan. Besarnya anggaran bervariasi sesuai jumlah kelurahan di setiap kecamatan. Misalnya, Kecamatan Cakranegara dan Ampenan yang memiliki 10 kelurahan, akan menerima alokasi anggaran yang lebih besar.
Di Kota Mataram terdapat 325 Kaling, sehingga Pemkot perlu menyiapkan anggaran sebesar Rp 5,85 miliar per tahun untuk gaji mereka. “Itu belum termasuk biaya operasional dan gaji Ketua RT, yang masing-masing menerima Rp 250 ribu per bulan,” pungkasnya. (REDAKSI)