Tagih Komitmen KPK Sejak 2018, FPT Desak BPK Audit Investigatif Divestasi Saham AMNT
JAKARTA, NARASIMEDIA.NET – Front Pemuda Taliwang (FPT) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Nusa Tenggara Barat (NTB), mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera merealisasikan pelibatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam mengusut dugaan korupsi divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) kepada PT Amman Mineral Internasional (AMNT).
Desakan tersebut sekaligus menagih komitmen KPK pada 2018 yang pernah menyampaikan rencana menggandeng BPK untuk menelusuri aliran dana dan menghitung potensi kerugian keuangan negara dalam proses divestasi saham tambang Batu Hijau.
Presiden FPT, Muhammad Sahril Amin Dea Naga, mengatakan masyarakat Sumbawa Barat dan NTB membutuhkan kepastian mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah berlangsung bertahun-tahun tersebut.
“Masyarakat Sumbawa Barat dan Nusa Tenggara Barat menagih utang janji kelembagaan KPK. Komitmen pimpinan KPK pada tahun 2018 untuk menggandeng BPK mengaudit proses pengalihan saham divestasi dan pembagian dividen tersebut harus segera direalisasikan, bukan justru dibiarkan mengendap tanpa kejelasan,” tegas Sahril dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).
Menurut FPT, audit investigatif diperlukan untuk mengurai secara menyeluruh proses transaksi pengalihan saham, skema pendanaan, hingga pembagian dividen yang berkaitan dengan divestasi tersebut.
Persoalan ini dinilai penting karena proses divestasi saham PT NNT juga melibatkan kepentingan daerah melalui perusahaan daerah yang menjadi bagian dari skema kepemilikan saham.
Sebagaimana diketahui, polemik divestasi bermula dari pembelian 24 persen saham PT NNT oleh PT Multi Daerah Bersaing (MDB), perusahaan patungan antara BUMD NTB, PT Daerah Maju Bersaing, dengan pihak swasta.
Dalam perkembangan berikutnya, kepemilikan saham tersebut dialihkan kepada PT Amman Mineral Internasional. Proses transaksi, pendanaan, serta pengelolaan dividen kemudian menjadi bagian dari persoalan yang dipersoalkan dan diduga mengandung penyimpangan.
FPT meminta seluruh rangkaian transaksi tersebut ditelusuri untuk memastikan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara maupun daerah, termasuk potensi hak pendapatan daerah yang tidak diterima sebagaimana mestinya.
Atas dasar itu, FPT menyampaikan tiga tuntutan kepada pimpinan KPK.
Pertama, mendesak KPK memprioritaskan penuntasan perkara dugaan korupsi divestasi saham PT NNT/PT AMNT dan meningkatkan penanganannya ke tahap penyidikan apabila telah ditemukan bukti permulaan yang cukup.
Kedua, meminta KPK segera menyurati BPK RI untuk melakukan audit investigatif dan menghitung potensi kerugian keuangan negara secara menyeluruh, khususnya terkait transaksi pengalihan saham dan pembagian dividen.
Ketiga, meminta KPK memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat NTB, khususnya warga Sumbawa Barat, mengenai perkembangan penanganan perkara dan kendala yang dihadapi.
FPT juga menyinggung persoalan etik yang pernah melibatkan mantan pimpinan KPK Firli Bahuri terkait pertemuannya dengan mantan Gubernur NTB TGB Zainul Majdi, yang disebut sebagai salah satu pihak yang pernah diperiksa dalam perkara divestasi saham tersebut.
Meski demikian, FPT menegaskan bahwa tuntutan utamanya adalah kejelasan penanganan dugaan korupsi divestasi saham dan realisasi audit investigatif oleh BPK, bukan semata-mata persoalan etik yang pernah menjadi perhatian publik.
Sahril menegaskan FPT akan terus mengawal perkara tersebut hingga memperoleh kepastian hukum.
“Jangan sampai kekayaan alam yang berada di daerah hanya memberikan keuntungan bagi segelintir pihak. Masyarakat daerah penghasil juga harus mendapatkan hak dan manfaat yang semestinya,” demikian sikap FPT.