Transparansi Kinerja Pemkab KLU Diuji, Dokumen LKJIP 2026 Belum Terbaca Publik
Foto : kantor Bupati Lombok Utara.
LOMBOK UTARA, NARASIMEDIA.NET – Keterbukaan informasi kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui portal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) belum sepenuhnya dapat diakses masyarakat. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) 2026 yang tercantum dalam portal tersebut belum menyajikan informasi capaian kinerja yang dapat dibaca publik.
Penelusuran pada portal resmi SAKIP KLU menemukan dokumen LKJIP Pemerintah Daerah tahun 2026 tercatat telah tersedia sejak 30 Agustus 2026. Namun, ketika tautan unduh dibuka, dokumen PDF yang muncul hanya terdiri atas satu halaman dengan tulisan “contoh”.
Kondisi tersebut membuat informasi yang semestinya menjadi bahan masyarakat untuk mengetahui dan menilai capaian kinerja pemerintah daerah belum dapat diperiksa melalui dokumen yang disediakan pada portal tersebut.
Padahal, portal SAKIP KLU memperkenalkan diri sebagai layanan digital yang mengintegrasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Portal itu juga menyatakan sejumlah informasi publik dapat diakses masyarakat secara langsung tanpa harus menggunakan akun.
Dalam halaman utamanya, portal tersebut mencantumkan 31 organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipantau melalui sistem. Fitur yang disediakan meliputi peringkat OPD, dokumen LKJIP, pohon kinerja, serta perjanjian kinerja.
Akan tetapi, pada bagian peringkat OPD tahun 2026, nilai yang ditampilkan untuk sejumlah perangkat daerah yang terlihat dalam daftar masih tercatat 0,00. Di antaranya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Badan Pendapatan Daerah.
Portal tersebut menjelaskan bahwa peringkat dihitung berdasarkan data capaian yang telah diinput oleh masing-masing perangkat daerah. Dengan demikian, angka 0,00 yang tampil belum dapat dimaknai sebagai nilai akhir atau bukti bahwa OPD bersangkutan tidak memiliki capaian kinerja. Angka itu menunjukkan bahwa informasi yang ditampilkan kepada publik belum memperlihatkan capaian yang dapat dinilai.
Dokumen tercantum, tetapi belum menyajikan laporan
Persoalan keterbacaan dokumen juga terlihat pada bagian dokumen publik. Portal mencantumkan LKJIP 2026 dan Perjanjian Kinerja (PK) 2026, masing-masing dengan tanggal 30 Agustus 2026.
Namun, tautan unduh yang tersedia pada kedua bagian tersebut mengarah pada berkas PDF yang sama, yakni dokumen satu halaman bertuliskan “contoh”. Akibatnya, masyarakat belum memperoleh isi dokumen yang dapat digunakan untuk menelusuri target, indikator, realisasi, maupun evaluasi kinerja pemerintah daerah.
Temuan ini perlu dibedakan dari persoalan tenggat penyampaian laporan tahunan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Artinya, pada November 2026, laporan kinerja tahunan untuk keseluruhan tahun anggaran 2026 memang belum memasuki batas akhir penyampaian. Karena itu, keberadaan dokumen berlabel LKJIP 2026 pada portal sejak Agustus perlu dijelaskan status dan fungsinya, apakah merupakan dokumen sementara, contoh format, atau berkas yang memang dimaksudkan sebagai laporan kinerja.
Yang menjadi persoalan saat ini adalah informasi yang ditampilkan dengan label dokumen publik belum memberikan akses terhadap substansi laporan. Masyarakat belum dapat memeriksa apakah target pembangunan yang telah ditetapkan berjalan sesuai rencana, indikator apa yang sudah tercapai, serta bagian mana yang masih membutuhkan perbaikan.
Keterbukaan tidak cukup dengan menyediakan portal
Keberadaan portal digital merupakan salah satu sarana pemerintah daerah untuk membuka informasi penyelenggaraan pemerintahan. Namun, manfaatnya bagi publik bergantung pada kelengkapan, kejelasan, dan keterbacaan data yang disajikan.
Dalam konteks akuntabilitas kinerja, masyarakat tidak hanya membutuhkan daftar nama OPD atau tautan dokumen. Informasi yang diperlukan mencakup sasaran, indikator kinerja, target, realisasi, serta penjelasan atas capaian maupun kendala pelaksanaan program.
Tanpa informasi tersebut, masyarakat belum memiliki dasar yang cukup untuk membandingkan janji kinerja dengan hasil yang dicapai pemerintah daerah. (RED)