Kemiskinan NTB 11,17 Persen, Pemprov Siapkan Rp128 Miliar untuk Intervensi Desa Berdaya

MATARAM, NARASIMEDIA.NET – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan anggaran sekitar Rp128 miliar untuk memperkuat program Desa Berdaya pada 2027. Program ini diarahkan untuk mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem melalui intervensi langsung terhadap keluarga sasaran di tingkat desa.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov NTB merespons angka kemiskinan yang masih mencapai 11,17 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Juni 2026. Sementara itu, angka kemiskinan ekstrem di NTB masih berada di kisaran 2 persen.

Dalam pelaksanaannya, Pemprov NTB menyiapkan 140 Pendamping Desa Berdaya Transformatif Batch 2 yang akan bertugas pada 2027. Para pendamping tersebut diproyeksikan mengawal proses pendataan, penyusunan kebutuhan, hingga pelaksanaan intervensi terhadap keluarga penerima manfaat.

Berdasarkan data awal program, terdapat 10.848 kepala keluarga (KK) yang masuk dalam calon sasaran penanganan kemiskinan ekstrem. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.567 KK telah mengajukan proposal atau sekitar 60,5 persen.

Alokasi anggaran Desa Berdaya direncanakan sebesar Rp500 juta untuk setiap desa. Anggaran tersebut dibagi menjadi dua komponen, yakni Rp300 juta untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan Rp200 juta untuk pembangunan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan.

Skema tersebut diarahkan agar penanganan kemiskinan tidak hanya berorientasi pada bantuan, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas ekonomi keluarga serta perbaikan kondisi tempat tinggal masyarakat sasaran.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan harus menjadi agenda bersama dan tidak boleh meninggalkan kelompok masyarakat yang masih membutuhkan perhatian pemerintah.

“NTB ingin mendunia, tetapi tidak mungkin kita benar-benar mendunia apabila masih ada masyarakat kita yang hidup dalam kemiskinan. Kalau kita bangkit, kita harus bangkit bersama. Kalau kita maju, kita harus maju bersama,” kata Iqbal.

Menurutnya, penanganan kemiskinan harus dilakukan dengan melihat berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat. Karena itu, intervensi pemerintah tidak cukup hanya melalui pendekatan bantuan sosial, tetapi perlu disertai pemberdayaan yang mampu memperkuat kemandirian keluarga.

“Ketika kita berbicara tentang pengentasan kemiskinan, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang upaya menyelesaikan banyak persoalan mendasar di masyarakat,” ujarnya.

Melalui penguatan Desa Berdaya pada 2027, Pemprov NTB menempatkan desa sebagai salah satu titik utama intervensi pembangunan. Keberadaan pendamping diharapkan dapat memastikan program berjalan sesuai kebutuhan keluarga sasaran, sehingga alokasi anggaran yang disiapkan dapat diarahkan pada persoalan konkret yang dihadapi masyarakat.

Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga dari ketepatan sasaran, pelaksanaan pemberdayaan ekonomi, serta perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga penerima manfaat.