Pemprov NTB Telusuri Dugaan Penipuan yang Catut Nama Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Minta Uang

MATARAM, NARASIMEDIA.NET – Nama Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri diduga dicatut untuk meminta uang atau imbalan kepada masyarakat. Pemerintah Provinsi NTB kini menelusuri laporan tersebut setelah menerima informasi mengenai dugaan penipuan, termasuk adanya pihak yang diduga menjadi korban.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, mengatakan pemerintah sedang mendalami laporan tersebut, termasuk informasi mengenai seseorang berinisial DK yang diduga terkait dengan praktik pencatutan nama pimpinan daerah.

“Kami sedang mendalami laporan ini. Jika ada masyarakat yang pernah dimintai uang atau sesuatu dengan mengatasnamakan Gubernur maupun Wakil Gubernur NTB, kami mengimbau agar segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum. Tindakan tersebut merupakan dugaan penipuan dan tidak memiliki kaitan dengan kebijakan maupun kepentingan Pemerintah Provinsi NTB,” tegas Ahsanul Khalik di Mataram, Kamis (5/11/2026).

Ahsanul yang akrab disapa Aka menegaskan, Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tidak pernah memberikan penugasan, mandat, ataupun kuasa kepada individu maupun lembaga mana pun untuk meminta uang, imbalan, atau bentuk pemberian lainnya kepada masyarakat.

Karena itu, Pemprov NTB meminta masyarakat tidak mudah mempercayai pihak yang mengatasnamakan pimpinan daerah tanpa kejelasan identitas dan kewenangan. Terlebih, apabila permintaan tersebut disertai janji pekerjaan, bantuan, proyek, jabatan, maupun kemudahan tertentu dengan imbalan uang.

Menurut Aka, persoalan tersebut telah dilaporkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Keduanya meminta masyarakat yang merasa menjadi korban agar segera melapor kepada aparat penegak hukum.

“Kami telah melaporkan persoalan ini kepada Ibu Wakil Gubernur dan Bapak Gubernur. Keduanya menegaskan bahwa masyarakat yang merasa menjadi korban agar segera melaporkan kepada pihak berwajib sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai hukum,” ujarnya.

Pemprov NTB juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi dan bukti pendukung kepada Dinas Kominfotik NTB guna membantu proses pendalaman serta langkah penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum.

Masyarakat diimbau melakukan verifikasi melalui kanal resmi pemerintah sebelum menindaklanjuti tawaran atau permintaan yang mengatasnamakan Gubernur maupun Wakil Gubernur. Warga juga diminta tidak menyerahkan uang, data pribadi, ataupun dokumen penting kepada pihak yang identitas dan kewenangannya tidak dapat dipastikan.

Kasus dugaan pencatutan nama pimpinan daerah tersebut menjadi perhatian terhadap pentingnya pengawasan penggunaan nama dan jabatan publik dalam berhubungan dengan masyarakat. Kejelasan identitas, kewenangan, serta mekanisme komunikasi resmi pemerintah diperlukan agar masyarakat dapat membedakan urusan pemerintahan dengan kepentingan pribadi pihak yang mengatasnamakan pejabat.

Hingga keterangan tersebut disampaikan, Pemprov NTB menyatakan masih mendalami laporan dan informasi yang diterima. Belum ada keterangan mengenai hasil pemeriksaan aparat penegak hukum maupun penetapan pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan tersebut.