Gubernur NTB Perintahkan Penguatan Pengaduan Publik, OPD Wajib Respons Cepat melalui SPAN-LAPOR
MATARAM, NARASIMEDIA.NET – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal memerintahkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat pengelolaan pengaduan masyarakat melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SPAN-LAPOR). Setiap laporan masyarakat diminta segera direspons dan ditindaklanjuti secara cepat, tepat, serta transparan.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi NTB, tercatat 131 aduan masyarakat dengan tingkat penyelesaian mencapai 81 persen. Sementara itu, sebanyak 19 persen pengaduan lainnya masih belum terselesaikan. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penanganan pengaduan tercatat sebesar 4,1 dari skala 5.
Data tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi Pemprov NTB dalam memperkuat pelayanan pengaduan publik, termasuk meningkatkan koordinasi antarperangkat daerah agar laporan masyarakat tidak berhenti pada proses administrasi.
Arahan Gubernur tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, dalam Bimbingan Teknis Penguatan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik melalui SPAN-LAPOR di Mataram, Kamis (5/11/2026).
Ahsanul Khalik yang akrab disapa Aka menegaskan, Gubernur meminta seluruh OPD tidak sekadar menerima pengaduan, tetapi juga memastikan setiap laporan memperoleh respons dan tindak lanjut yang jelas.
“Pengaduan masyarakat bukan sekadar laporan administratif yang harus diselesaikan, tetapi merupakan bentuk partisipasi masyarakat sekaligus bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memperbaiki kualitas pelayanan. Karena itu, setiap laporan harus mendapatkan respons dan tindak lanjut yang jelas,” ujar Aka.
Dari 131 pengaduan yang tercatat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi salah satu OPD dengan jumlah laporan terbanyak, yakni 17 laporan. Disusul Dinas Sosial dengan 16 laporan, terutama berkaitan dengan bantuan sosial.
Selain itu, pengaduan masyarakat juga menyangkut persoalan infrastruktur, pendidikan, dan lingkungan hidup yang membutuhkan penanganan serta koordinasi lintas perangkat daerah.
Pemprov NTB menargetkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap penanganan pengaduan dapat melampaui angka 4,5 dari skala 5. Target tersebut diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan sekaligus memastikan laporan masyarakat ditangani sesuai kebutuhan.
Untuk memperkuat pengelolaan pengaduan, seluruh kanal laporan yang dimiliki OPD diminta terintegrasi dengan SPAN-LAPOR. Melalui integrasi tersebut, pengaduan masyarakat dapat tercatat dalam sistem nasional, dipantau, dan ditindaklanjuti secara terukur.
Aka menjelaskan, Dinas Kominfotik NTB bertindak sebagai pengelola utama yang menerima, memverifikasi, dan meneruskan laporan kepada perangkat daerah terkait. Namun, OPD diminta tidak menunggu disposisi formal apabila sudah mengetahui adanya pengaduan masyarakat.
“Kalau teman-teman di perangkat daerah sudah menerima atau mengetahui ada pengaduan masyarakat, segera tindak lanjuti. Jangan menunggu laporan itu diteruskan secara formal melalui sistem. Prinsipnya, semakin cepat ditangani, semakin baik. Proses penanganannya juga harus terdokumentasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Sebelumnya, Pemprov NTB menggunakan kanal NTB Care. Namun, untuk mendukung tata kelola pengaduan yang terintegrasi secara nasional, seluruh mekanisme pengaduan diarahkan melalui SPAN-LAPOR.
Penanganan laporan juga tidak selalu menjadi tanggung jawab satu OPD. Pengaduan terkait pendidikan, misalnya, dapat menyangkut bantuan siswa, infrastruktur sekolah, hingga persoalan yang membutuhkan koordinasi dengan instansi lain. Karena itu, penyelesaian laporan memerlukan sinergi antarperangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, serta kementerian dan lembaga terkait.
Sebagai langkah lanjutan, mulai 2027 Dinas Kominfotik NTB akan memperkuat pemantauan terhadap tindak lanjut pengaduan oleh seluruh OPD. Pemprov NTB juga merencanakan publikasi data pengaduan masyarakat setiap triwulan melalui media massa dan kanal media sosial resmi pemerintah daerah.
Publikasi tersebut mencakup jumlah laporan yang masuk serta perkembangan penyelesaiannya sehingga masyarakat dapat mengetahui tindak lanjut pemerintah terhadap persoalan yang mereka sampaikan.
Melalui penguatan SPAN-LAPOR, Pemprov NTB mengarahkan pengelolaan pengaduan tidak hanya pada pencatatan laporan, tetapi juga kepastian respons, tindak lanjut, dan penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Siapa lagi yang akan menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat kalau bukan kita sebagai pemerintah? Karena itu, mari kita perkuat sinergi dan respons cepat terhadap setiap laporan. Ketika masyarakat merasakan pengaduannya ditangani dengan baik, kepercayaan kepada pemerintah juga akan semakin tumbuh,” ujarnya.