Dua Puluh Kali Gelar Gerakan Pangan Murah, Pemprov NTB Jaga Akses Pangan Terjangkau
MATARAM, NARASIMEDIA.NET – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan sekaligus memberikan akses bahan pangan dengan harga terjangkau bagi masyarakat.
Memasuki pelaksanaan ke-20 sepanjang 2026, GPM kembali digelar di Kelurahan Pagesangan, Kota Mataram, Rabu (4/11/2026). Kegiatan tersebut menyasar kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasaran.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah, mengatakan pelaksanaan GPM di Pagesangan merupakan tindak lanjut atas permintaan masyarakat yang membutuhkan akses langsung terhadap pangan murah.
“GPM kita yang ke-20 selama tahun 2026 ini menyasar di Kelurahan Pagesangan Baru. Karena memang ini permintaan dari warga, perlu ada sentuhan gerakan pangan murah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik itu ketersediaan, keterjangkauan, maupun stabilitas pasokan pangan di NTB,” ujar Lalu Mirza.
Menurutnya, kehadiran GPM tidak hanya berkaitan dengan penyediaan bahan pangan murah, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang berkaitan dengan ketersediaan dan keterjangkauan pangan.
Dampak kegiatan tersebut dirasakan langsung masyarakat. Baiq Tini, salah seorang warga Pagesangan, mengaku terbantu karena sejumlah kebutuhan pokok yang dijual dalam GPM memiliki selisih harga sekitar Rp1.000 hingga Rp3.000 dibandingkan harga pasaran.
“Sangat membantu sekali kita untuk yang GPM ya, lumayan selisihnya ada 1.000, ada 2.000-an sampai 3.000-an. Tadi ada beras, telur, gula, minyak, sembako sudah,” ungkap Baiq Tini.
Ia berharap kegiatan serupa dapat lebih sering dilaksanakan agar masyarakat memiliki kesempatan memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.
“Sering-sering saja. Bagus ini membantu, sangat membantu. Kalau bisa beras saja diturunkan lagi harganya bersama yang lain,” tambahnya.
Lalu Mirza menjelaskan, pelaksanaan GPM tidak hanya menyasar kelurahan berdaya. Wilayah lain juga dapat mengajukan permohonan pelaksanaan kegiatan melalui kepala lingkungan, kepala desa, maupun lurah.
Dengan mekanisme tersebut, pemerintah membuka kesempatan bagi wilayah yang membutuhkan intervensi pangan murah untuk mendapatkan pelayanan serupa.
Dalam pelaksanaannya, GPM di Pagesangan juga melibatkan berbagai pihak, mulai dari Satgas Pangan, unsur pemerintah pusat, kepolisian, TNI, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.
Keterlibatan UMKM menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat sebagai konsumen dan pelaku usaha sebagai penyedia komoditas pangan.
Lalu Mirza menegaskan, pemerintah tidak ingin penekanan harga justru menghilangkan keuntungan wajar yang seharusnya diperoleh pelaku usaha.
“Jangan terlalu menekan juga, sewajarnya saja. UMKM supaya dapat untung juga kan, kalau terlalu ditekan nanti seperti air muncrat karena terlalu keras. Jadi semua dapat untung, tapi yang kita jaga adalah kestabilan, normal harga, dan ketersediaannya,” pungkasnya.
Melalui pelaksanaan GPM yang telah memasuki titik ke-20 sepanjang 2026, Pemprov NTB berupaya menjaga keterjangkauan kebutuhan pokok sekaligus mempertahankan stabilitas pasokan dan harga pangan dengan melibatkan masyarakat serta pelaku usaha lokal. (red)