Tata Niaga Tembakau NTB kian Dibenahi, Pemprov Dorong Kepastian Pasar dan Harga Petani
MATARAM, NARASIMEDIA.NET – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong pembenahan tata niaga tembakau untuk memperkuat posisi tawar petani, terutama dalam menghadapi persoalan kepastian pasar, transparansi harga, dan tingginya biaya produksi.
Pemprov NTB menilai besarnya produksi tembakau di daerah belum otomatis menjamin kesejahteraan petani. Karena itu, tata kelola komoditas tersebut perlu memperhatikan kepentingan ekonomi petani sekaligus perlindungan kesehatan masyarakat.
Persoalan tersebut mengemuka dalam pemutaran film dokumenter Di Balik Ilusi Tembakau dan diskusi publik yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Universitas Mataram, Kamis (29/10/2026). Mataram menjadi kota kelima dalam rangkaian kegiatan yang membahas dampak industri tembakau terhadap petani, pekerja, keluarga, dan kesehatan masyarakat.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB, Ahsanul Halik, mengatakan persoalan industri tembakau tidak cukup dilihat hanya dari kontribusi ekonominya maupun dampak kesehatan. Kedua aspek tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang berpijak pada kondisi masyarakat.
“Produksi yang besar belum tentu membuat petani sejahtera. Karena itu, kita perlu memastikan petani mendapatkan perlindungan, kepastian harga, dan posisi tawar yang lebih baik,” ujarnya.
Menurut Ahsanul, pembenahan tata niaga tembakau perlu mencakup penguatan data produksi dan harga, transparansi penilaian mutu dan penimbangan, kepastian penyerapan hasil panen, serta mekanisme pengaduan yang dapat diakses petani.
Langkah tersebut dinilai penting agar petani memperoleh informasi yang memadai ketika berhadapan dengan pembeli. Dengan demikian, posisi petani dalam transaksi perdagangan tembakau tidak selalu berada dalam kondisi lemah.
Dari sisi petani, Sri Rinjani dari Organisasi Pengurus Petani Tembakau Lombok mengungkapkan bahwa tingginya produksi tembakau di NTB belum otomatis menjamin peningkatan kesejahteraan. Petani masih menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari tingginya biaya produksi dan sewa lahan, ketergantungan terhadap pinjaman modal, ketidakpastian harga jual, hingga risiko gagal panen akibat perubahan cuaca.
Menurutnya, ketika hasil panen tidak sesuai harapan, petani tetap harus menanggung biaya produksi dan kewajiban pembayaran pinjaman. Kondisi tersebut semakin membebani ekonomi rumah tangga petani.
Karena itu, penguatan posisi tawar, akses terhadap pasar, perlindungan terhadap risiko usaha tani, serta peluang mengembangkan sumber penghasilan alternatif menjadi bagian penting dalam menjawab persoalan sektor tembakau.
Selain tata niaga, Pemprov NTB juga menyoroti pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Penggunaannya perlu dievaluasi secara berkala agar sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Diversifikasi usaha pertanian juga perlu diperkuat untuk membuka sumber pendapatan alternatif sehingga rumah tangga petani tidak sepenuhnya bergantung pada komoditas tembakau.
Sementara itu, akademisi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram, Marisa Syavitri Dilaga, menekankan pentingnya perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok, terutama anak-anak dan ibu hamil.
Edukasi sejak dini, penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), serta dukungan bagi masyarakat yang ingin berhenti merokok perlu diperkuat melalui keluarga, lingkungan sosial, dan layanan kesehatan, termasuk puskesmas.
Marisa juga mengingatkan bahwa pengeluaran rumah tangga untuk membeli rokok dapat mengurangi kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan penting lainnya, seperti pangan bergizi, pendidikan, dan layanan kesehatan.
Ketua AJI, Irsyan Hasyim, menjelaskan bahwa pemutaran film dokumenter tersebut bertujuan membuka ruang bagi masyarakat untuk melihat sisi lain industri rokok yang selama ini kerap dikaitkan dengan kesejahteraan dan kontribusi ekonomi.
Film tersebut mengangkat pengalaman petani, penyintas penyakit akibat rokok, serta keluarga yang kehilangan anggota keluarganya. Dokumenter itu juga menyoroti strategi pemasaran industri rokok dan pentingnya melindungi anak-anak serta generasi muda dari pengaruh promosi produk tembakau.
Berbagai perspektif dalam diskusi tersebut memperlihatkan persoalan tembakau yang tidak hanya berkaitan dengan produksi dan perdagangan, tetapi juga menyangkut kesejahteraan petani, pemanfaatan DBHCHT, serta perlindungan kesehatan masyarakat.
Pemprov NTB mendorong pembenahan tata niaga, penguatan pemanfaatan DBHCHT, edukasi kesehatan, dan diversifikasi usaha berjalan sebagai bagian dari upaya penanganan persoalan industri tembakau secara menyeluruh.