Surat DOB Pulau Sumbawa Sudah di Meja Kemendagri, Aliansi PPS Tagih Kepastian Pemekaran Sejak 2013
Foto : Sekjen Aliansi PPS
PULAU SUMBAWA, NARASIMEDIA.NET -Perjuangan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Pulau Sumbawa kembali bergerak. Presidium Aliansi Pemekaran Pulau Sumbawa (PPS) secara resmi menyampaikan surat tanggapan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), menyusul pernyataan pemerintah pusat terkait evaluasi penataan daerah, kapasitas fiskal, serta progres penyusunan Desain Besar Penataan Daerah (Desartada).
Informasi terbaru yang diterima menyebutkan, surat tanggapan Presidium Aliansi PPS tersebut kini telah berada di meja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini menjadi langkah penting untuk kembali mendorong pemerintah pusat memberikan kepastian terhadap keberlanjutan agenda pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
Sekretaris Jenderal (sekjen) Aliansi PPS, Feryal MP dalam rilisnya mengatakan, Surat bernomor Istimewa tersebut merupakan respons atas pernyataan resmi Wamendagri pada 5 Oktober 2026 mengenai evaluasi penataan daerah, kapasitas fiskal, dan penyusunan Desartada.
“Dalam surat tersebut, Presidium Aliansi PPS menyampaikan empat poin penting sekaligus desakan strategis kepada pemerintah pusat,” ujar Feryal, Senin (2/11/2026).
Pertama, Presidium mengapresiasi agenda evaluasi sektoral Kemendagri yang dinilai sebagai bagian dari upaya pemerintah mengawal penataan daerah secara nasional.
Namun, Aliansi PPS menegaskan bahwa kejelasan peta jalan atau roadmap regulasi Desartada menjadi hal mendasar yang sangat dinantikan sekitar 1,7 juta penduduk Pulau Sumbawa.
Feryal mengatakan, kepastian regulasi tersebut dinilai penting untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
Kedua, terkait kesiapan infrastruktur dan kemandirian kawasan strategis, Presidium PPS menilai Pulau Sumbawa memiliki potensi yang cukup besar untuk mendukung pembentukan provinsi baru.
Salah satu modal yang disoroti adalah perkembangan Kawasan Strategis SAMOTA (Saleh, Moyo, Tambora), termasuk tata kelola pemerintahan di sejumlah kabupaten serta penghargaan insentif fiskal dari Kemendagri untuk pelayanan dasar di wilayah Sumbawa Barat.
Potensi sumber daya alam yang melimpah juga dinilai menjadi kekuatan ekonomi bagi calon Provinsi Pulau Sumbawa agar tidak sepenuhnya bergantung pada transfer anggaran pemerintah pusat.
Ketiga, Presidium Aliansi PPS secara tegas menuntut transparansi progres Desartada.
Dalam surat itu disebutkan, masyarakat Pulau Sumbawa telah memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemekaran sejak 2013. Namun, ketidakpastian mengenai kapan Peraturan Pemerintah tentang Desartada ditetapkan telah memicu kekecewaan di tengah masyarakat.
“Karena itu, kami mendesak Kemendagri membuka ruang partisipasi publik serta memaparkan batas waktu atau timeline penandatanganan dan pembukaan moratorium terbatas bagi daerah yang dinilai siap beroperasi,” katanya.
Keempat, Aliansi PPS kembali menekankan urgensi geografis dan rentang kendali pemerintahan.
Kondisi geografis Nusa Tenggara Barat yang dipisahkan Selat Alas membuat koordinasi administrasi dan pelayanan pemerintahan menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat di ujung timur Pulau Sumbawa.
Menurut Presidium, pemekaran bukan sekadar kepentingan politik, melainkan kebutuhan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan nasional dan mengurangi ketimpangan pelayanan antar wilayah.
Tidak hanya menyampaikan tanggapan tertulis, Presidium Aliansi PPS juga meminta kesediaan Menteri Dalam Negeri dan Wakil Menteri Dalam Negeri untuk menerima audiensi secara langsung.
Audiensi tersebut dimaksudkan untuk memaparkan kesiapan fisik, administratif, dan aspek hukum terkini daerah yang diperjuangkan menjadi Provinsi Pulau Sumbawa.
Surat tersebut juga ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia, Ketua DPR RI melalui Ketua Komisi II DPR RI, Gubernur Nusa Tenggara Barat, serta para bupati dan wali kota se-Pulau Sumbawa.
Kini, setelah surat tanggapan tersebut berada di meja Kemendagri, masyarakat menantikan bagaimana respons pemerintah pusat terhadap berbagai aspirasi dan tuntutan yang disampaikan Presidium Aliansi PPS.
“Bagi masyarakat Pulau Sumbawa, persoalan pemekaran bukan sekadar menambah struktur pemerintahan baru. Lebih dari itu, pembentukan provinsi baru diharapkan menjadi jalan untuk mempercepat pembangunan, memperpendek birokrasi, memperluas akses pelayanan publik, dan menghadirkan pemerataan pembangunan di wilayah Pulau Sumbawa,” tegas Feryal. (Red).