PON 2028 NTB Butuh Anggaran Besar, DPRD Persoalkan Beban APBD Rp1 Triliun
MATARAM, NARASIMEDIA.NET – Kebutuhan anggaran hingga Rp1 triliun untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 di Provinsi NTB menjadi persoalan bagi pemerintah daerah. DPRD NTB menilai kemampuan fiskal daerah tidak memungkinkan APBD menanggung pembiayaan sebesar itu.
Wakil Ketua DPRD NTB, H. Muzihir, mengatakan pembiayaan PON dengan membebankan seluruh kebutuhan kepada APBD sulit direalisasikan. Pernyataan tersebut disampaikan pada Jumat, 30 Oktober 2026, menyusul permintaan KONI Pusat agar NTB menyiapkan anggaran sekitar Rp1 triliun sebagai salah satu tuan rumah PON 2028.
“Barang mustahil (Pembiayaan PON, Red) kalau pakai APBD,” tegas Muzihir, Jumat (30/10/2026).
Muzihir mengatakan DPRD NTB akan bertemu dengan Pemerintah Provinsi NTB untuk membicarakan lebih lanjut kebutuhan pembiayaan dan persiapan penyelenggaraan ajang olahraga nasional tersebut.
Permintaan anggaran itu sebelumnya disampaikan Wakil Ketua Umum I KONI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Suwarno, seusai rapat koordinasi di Kantor Gubernur NTB pada Kamis, 29 Oktober 2026. Suwarno menyebut kebutuhan penyelenggaraan PON diperkirakan mencapai Rp1 triliun untuk masing-masing provinsi tuan rumah.
“Rp1 triliun untuk penyelenggaraan semuanya. Kalau untuk renovasi ya tambah lagi. Dan tidak ada sharing antara pusat dan daerah. Sejauh ini memang anggaran dari APBD,” kata Suwarno.
Besaran kebutuhan tersebut belum menjadi angka final anggaran PON 2028 NTB. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengatakan pemerintah provinsi telah mengalokasikan anggaran untuk perbaikan dan pemeliharaan sejumlah fasilitas olahraga yang berpotensi menjadi venue pertandingan.
“Untuk persiapan perbaikan-perbaikan venue, iya kita berikhtiar. Bahkan dari 2026 ini di perubahan, Dinas Dikpora sudah mulai memperbaiki atau memelihara beberapa sarana yang mungkin bisa menjadi venue,” kata Nelly.
Namun, Nelly mengaku belum menghitung keseluruhan kebutuhan anggaran persiapan PON 2028, termasuk biaya perbaikan venue pada 2027. Pembahasan lebih lanjut masih menunggu koordinasi internal panitia besar PON NTB.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Nursalim, mengatakan pemerintah provinsi telah mengalokasikan anggaran untuk persiapan PON dalam APBD. Meski demikian, ia belum dapat memastikan jumlah keseluruhan yang telah disiapkan.
“Sudah, kan ada di APBD. Nah, tidak tahu persisnya berapa,” ujar Nursalim.