NTB–Jawa Barat Sepakati Kerja Sama Pasokan Pangan dan Pengembangan Peternakan
LOMBOK TENGAH, NARASIMEDIA.NET – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam perdagangan komoditas pangan. Kerja sama tersebut mencakup penyediaan komoditas pangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta pertukaran data dan teknologi di bidang peternakan.
Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Hotel Pullman, Kabupaten Lombok Tengah, Selasa (20/10/2026), dalam rangkaian kegiatan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Barat.
Pemerintah Provinsi NTB menyebut kerja sama tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas harga, memperlancar distribusi kebutuhan pokok, dan memperkuat ketahanan pangan antardaerah.
Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri mengatakan, kerja sama antardaerah menjadi salah satu langkah untuk memperkuat ketersediaan pasokan dan menjaga keterjangkauan harga pangan.
Menurutnya, NTB dan Jawa Barat memiliki potensi daerah yang dapat saling melengkapi. Jawa Barat memiliki potensi pasar, pariwisata, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sementara itu, NTB memiliki potensi komoditas peternakan yang dapat mendukung kebutuhan pasar di berbagai wilayah Indonesia.
“Kita ketahui bersama Jawa Barat merupakan kiblat bagi sejumlah provinsi yang ada, baik dari jumlah penduduk, kemajuan pariwisata, hingga perkembangan UMKM. Semoga antara Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat bisa saling berbagi dan bisa sama-sama belajar menangani inflasi daerah,” kata Indah Dhamayanti Putri, Rabu (21/10/2026).
Salah satu potensi yang dapat dikembangkan melalui kerja sama tersebut ialah pemenuhan kebutuhan hewan kurban dan komoditas peternakan asal NTB untuk pasar Jawa Barat.
Penguatan hubungan perdagangan itu diharapkan memberikan kepastian pasar bagi peternak NTB sekaligus mendukung ketersediaan pasokan bagi masyarakat di daerah tujuan.
Selain perdagangan komoditas, Wakil Gubernur NTB juga mendorong perluasan investasi dari Jawa Barat ke NTB. Kerja sama ekonomi antardaerah diharapkan turut membuka peluang pengembangan usaha dan investasi yang dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
“Sekali lagi Pak Wakil, kami harapkan mana yang sudah full di Jawa Barat, mohon didorong untuk bisa investasi ke Nusa Tenggara Barat,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyampaikan bahwa kunjungan ke NTB menjadi kesempatan untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman dalam pengendalian inflasi.
“NTB adalah guru yang baik dan guru yang berhasil mendidik muridnya. Bagi kami kegiatan ini bukan hanya sekadar kunjungan, tetapi menjadi kesempatan untuk belajar secara langsung dari pengalaman NTB dalam menjaga stabilitas harga,” ujarnya.
Erwan mengatakan pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan angka statistik, tetapi juga mencakup ketersediaan barang, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, serta keberlangsungan usaha petani dan peternak.
Menurutnya, upaya tersebut membutuhkan langkah antisipatif dan koordinasi lintas sektor, termasuk kerja sama berkelanjutan antara pemerintah daerah dan pelaku ekonomi.
Dalam kesempatan itu, Erwan juga menyampaikan bahwa realisasi investasi di Jawa Barat mencapai Rp300 triliun pada 2025. Pengalaman dan strategi yang diterapkan Jawa Barat disebut dapat menjadi bahan pertukaran pengetahuan bagi NTB dalam mengembangkan iklim investasi dan kegiatan ekonomi daerah.
Erwan berharap kesepakatan yang telah ditandatangani ditindaklanjuti melalui program yang jelas dan terukur, terutama dalam penguatan rantai pasok komoditas strategis.
“Kerja sama yang dibangun harus menghasilkan tindak lanjut yang konkret dan terukur. Bukan berhenti pada dokumen kesepakatan semata atau sekadar MoU, tapi kita bisa berlanjut ke penguatan komoditas strategis lainnya,” tegasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Muslimin Anwar, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Andhi Wahyu Riyadno, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Linda Al Amin, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat Budi Kurnia, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB M. Riadi, serta jajaran TPID kabupaten/kota.